AD / ART

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA ( PERBARINDO )

MUKADIMAH

Bahwa dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan keinginan luhur terhadap pembinaan serta peningkatan kesejahteraan bangsa daiam rangka mengisi cita-cita perjuangan kemerdekaan, maka jajaran Bank Perkreditan Rakyat merasa berkewajiban dan bertekad untuk turut serta mensukseskan program pemerintah di bidang pembangunan ekonomi dan keuangan menuju masyarakat adil dan makmur.

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut wadah organisasi yang sudah ada yakni Federasi Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (FERBAPRI) terbentuk pada tangga! 24 Januari 1995 yang selama ini telah mampu mengantarkan pada tahap yang sekarang, dari hasil pengamatan dan evaluasi bersama dirasakan belum cukup memadai dkJalam mengantisipasi perkembangan peningkatan pembangunan dewasa ini yang berisi tantangan, hambatan, gangguan dan peluang yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat Seluruh Indonesia. Oleh karena itulah, dirasa perlu merubah bentuk organisasi dari federasi menjadi bentuk organisasi asosiasi penuh, sehingga diharapkan akan lebih mampu membulatkan tekad dan semangat dalam satu-satunya wadah untuk menghimpun semua potensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Seluruh Indonesia yang ada.

Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Perkreditan Rakyat sepakat membentuk Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia yang disingkat PERBARINDO sebagai wadah organisasi Bank Perkreditan Rakyat Seluruh Indonesia sebagai kelanjutan FERBAPRI yang berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN

PASAL 1
  1. Organisasi ini merupakan organisasi Bank Perkreditan Rakyat yang ada di seluruh Indonesia, dan dinamakan PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA disingkat PERBARINDO.
  2. Organisasi ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
  3. Organisasi ini berkedudukan di Ibukota Repubtik Indonesia dan mempunyai wilayah meliputi seluruh kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
AZAS DAN SIFAT

PASAL 2
  1. Organisasi ini berazaskan Pancasila.
  2. Organisasi ini merupakan wadah bagi Bank Perkreditan Rakyat dan bersifat independen.

BAB III
TUJUAN

PASAL 3
  1. Menghimpun sernua potensi Bank Perkreditan Rakyat yang ada di selurun Indonesia dalam meningkatkan taraf hid up masyarakat.
  2. Membina dan mengembangkan tingkat profesionalisme Bank Perkreditan Rakyat atas untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
  3. Memperjuangkan kepada Pemerintah iklim yang balk dan layak bagi Bank Perkreditan Rakyat.
  4. Memelihara kerjasama yang baik dengan saling mengisi antar Bank Perkreditan Rakyat.

BAB IV
FUNGSI

PASAL 4

Organisasi ini berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi para anggota dalam memperjuangkan kepentingan Bank Perkreditan Rakyat kepada Pemerintah dan atau Otoritas Moneter.

BAB V
TUGAS DAN USAHA

PASAL 5

Untuk mencapai tujuan seperti dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar ini maka tugas dan usaha pokok organisasi ini adalah sebagai berikut:
  1. Memupuk dan mengembangkan kerjasama yang baik dan saling mengisi antar sesama anggota.
  2. Mengembangkan kerjasama yang baik dengan :
    • Pemerintah dan atau Otoritas Moneter
    • Kalangan Perbankan lainnya.
    • Badan usaha milik pemerintah, swasta maupun koperasi
    • Lembaga-lembaga dan instansi lainnya, baik didalam maupun diluar negeri.
  3. Membantu pemerintah dan atau Otoritas Moneter dalam usaha-usaha :
    • Pelaksanaan program pemerintah terutama dalam bidang perekonomian rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
    • Menciptakan iklim yang baik dan layak bagi perkembangan perekonomian.
    • Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia di kalangan Bank Perkreditan Rakyat untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional.
  4. Mengupayakan agar Bank Perkreditan Rakyat menghindari praktek atau kegiatan yang diperkirakan dapat merugikan kepentingan masyarakat.
  5. Memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah dan atau Otoritas Moneter maupun Badan Legislatif mengenai Perbankan, mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
  6. Mengutus wakil Bank Perkreditan Rakyat untuk duduk didalam lembaga-lembaga negara dan badan-badan lainnya yang dianggap perlu baik didalam maupun diluar negeri.
  7. Mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka statistik di kalangan Bank Perkreditan Rakyat.
  8. Memberikan bimbingan, pembinaan dan saran-saran demi kepentingan anggota dan kepentingan masyarakat.
  9. Mengupayakan usaha-usaha lainnya yang sah.

BAB VI
KEANGGOTAAN

PASAL 6
  1. Keanggotaan organisasi ini terdiri dari :
    • Bank Perkreditan Rakyat di seluruh Indonesia yang sudah mendaftarkan sebagai anggota disebut sebagai Anggota Biasa.
    • Bagi mereka yang telah berjasa bagi pengembangan organisasi ini yang selanjutnya disebut sebagai Anggota Kehormatan.
  2. Syarat-syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

PASAL 7

Keanggotaan PERBARINDO dapat berakhir apabila :
  1. Melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya dan atau kode etik organisasi.
  2. Dicabut izin usahanya.
  3. Statusnya meningkat menjadi Bank Umum.
  4. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

PASAL 8
  1. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama.
  2. Setiap anggota mempunyai kewajiban untuk :
    • Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi
    • Mentaati dan memegang teguh AD/ART dan kode etik organisasi serta keputuusan-keputusan serta/peraturan-peraturan organisasi.
    • Membayar iuran wajib dan sumbangan lainnya yang ditetapkan organisasi
    • Aktif melaksanakan program organisasi
    • Aktif memberikan keterangan yang diperlukan organisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan rahasia Bank.
  3. Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut:
    • Hak bicara;
    • Hak memilih dan dipilih;
    • Hak membela diri;
    • Hak suara;
    • Hak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari organisasi.
  4. Khusus untuk anggota kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga organisasi.

BAB VIII
KEKUASAAN DAN KEDAULATAN

PASAL 9
  1. Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada Musyawarah Nasional.
  2. Kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan Anggota.

BAB IX
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

PASAL 10

Susunan organisasi PERBARINDO adalah sebagai berikut :
  1. Kepengurusan disusun pada Tingkat Pusat, DPD I, Komisariat dan Korwil
  2. Dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi
  3. Dalam hal keadaan sangat mendesak harus dibentuk suatu Dewan Kehormatan bersifat Ad Hock untuk menyelesaikan permasalahan internal organisasi dengan anggota ditetapkan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri unsur Penasehat, Ketua Umum, dan sisanya unsur DPD.

PASAL 11
  1. Pengurus PERBARINDO Tingkat Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional, sedangkan pada tingkat daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan disahkan oleh PERBARINDO Tingkat Pusat dan dalam hal Kepengurusan Komisariat dan Korwil disahkan oleh DPD Tingkat I.
  2. Susunan Kepengurusan terdiri dari :
    • Badan Penasehat
    • Pengurus Harian

PASAL 12
  1. Masa bakti kepengurusan PERBARINDO Tingkat Pusat adalah 4 (empat) tahun dan khusus untuk jabatan Ketua Umum dapat dipilih kembali dalam Musyawarah Nasional pada periode berikutnya maksimal dua kali berturut-turut.
  2. Masa bakti Kepengurusan PERBARINDO Tingkat Daerah adalah 4 (empat} tahun dan khusus untukjabatan Ketua dapat dipilih kembaii oleh Musyawarah Daerah pada periode berikutnya maksimal dua kali berturut-turut.

BAB X
MUSYAWARAH & RAPAT - RAPAT

PASAL 13
  1. Musyawarah Organisasi terdiri dari :
    • Musyawarah Nasional.
    • Musyawarah Nasional Luar Biasa.
    • Musyawarah Daerah.
    • Musyawarah Daerah Luar Biasa.
  2. Rapat-rapat terdiri dari :
    • Rapat Pengurus Harian.
    • Rapat Pengurus Pleno.
    • Rapat Kerja Nasional.
    • Rapat Kerja Daerah.
  3. Musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi yang disebut pada pasal 13 ini selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

BAB XI
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 14
  1. Musyawarah Nasional seperti tersebut dalam ayat 1.a pasal 13 di atas adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota.
  2. Apabila pada saat pelaksanaan sidang p!eno pertama MUNAS tidak memenuhi Quorum akibat suatu dan lain hal, maka dapat dilakukan penundaan paling lama dua kali satu jam, setelah MUNAS dapat diselenggarakanoleh peserta yang hadir.
  3. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.
  4. Musyawarah Nasional Luar Biasa seperti tersebut dalam ayat 1.b pasal 13 di atas adalah sah apabila dikehendaki oleh lebih dari 2/3 jumlah anggota.
  5. Musyawarah Daerah seperti tersebut dalam dalam ayat 1.c pasal 13 di atas adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota.
  6. Musyawarah Daerah Luar Biasa seperti tersebut dalam ayat 1.d pasal 13 diatas sah apabila dikehendaki oleh lebih dari 2/3 jumiah anggota.
  7. Rapat Pengurus Harian seperti tersebut dalam pasal 13 ayat 2.a diatas adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus harian.
  8. Rapat Pleno Pengurus seperti tersebut dalam pasal 13 ayat 2.b diatas adalah sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumiah dari Pengurus Harian.
  9. Rapat Kerja Nasional sebagaimana tersebut pada pasal 13 ayat 2.c di atas adalah sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah Pengurus Pusat ditambah lebih dari setengah jumiah DPD.
  10. Rapat Kerja Daerah sebagaimana tersebut pasal 13 ayat 2.c di atas adalah sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah Anggota Pengurus Daerah.
  11. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan diambil suara terbanyak.

BAB XII
KEUANGAN & HARTA KEKAYAAN

PASAL 15

Keuangan dan harta kekayaan organisasi diperoleh dari :
  1. Uang pendaftaran;
  2. Uang iuran;
  3. Usaha-usaha lainnya;
  4. Sumbangan-sumbangan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
DOKTRIN, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

PASAL 16

Atribut, hymne/mars ditetapkan dalam Musyawarah Nasionat.

BAB XIV
PEMBUBARAN ORGANISASI

PASAL 17

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan di dalam suatu Musyawarah Nasional atau dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.


PASAL 18

Keuangan dan harta kekayaan Organisasi sehubungan dengan pembubaran Organisasi yang dimaksud dalam pasal 17 di atas penyelesaiannya akan dilakukan meialui Tim Likuidasi yang dibentuk dan ditetapkan dalam Munas atau Munas Luar Biasa.

BAB XV
P E N U T U P

PASAL 19
  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur oleh Anggaran Rumah Tangga dan atau dalam Peraturan-peraturan Organisasi.
  2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
INDONESIA (PERBARINDO)

BAB I
KEANGGOTAAN

PASAL 1

Sesuai dengan BAB VI pasal 6 ayat 1 dan 3 Anggaran Dasar Organisasi, bahwa keanggotaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. Anggota adalah Bank-bank Perkreditan Rakyat yang telah mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga ini.
  2. Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah berjasa terhadap Organisasi yang telah ditetapkan oleh Pengurus Tingkat Pusat.
  3. Syarat-syarat keanggotaan adalah sebagai berikut :
    • Mengajukan permohonan tertulis kepada PERBARINDO Tingkat Pusat melalui DPD I PERBARINDO, bagi BPR yang belum terbentuk DPD I PERBARINDO dapat langsung mengajukan ke DPP PERBARINDO, dengan melampirkan :
        - Salinan Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang;
        - Dan Iain-lain yang diperlukan.
    
    • Membuat pernyataan mengenai kesanggupan untuk mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan Organisasi.

BAB II
KEWAJIBAN ANGGOTA


PASAL 2

Sesuai dengan BAB VII pasal 8 ayat 2.c Anggaran Dasar Organisasi maka setiap anggota :
  1. Berkewajiban membayar uang pendaftaran Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dialokasikan ke Perbarindo Tingkat Pusat Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Perbarindo Tingkat Daerah di mana BPR berdomisili sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  2. Berkewajiban membayar iuran bulanan kepada Perbarindo Tingkat Pusat sebesar Rp 10.000,00 (sepulun ribu rupiah) dan untuk Perbarindo Tingkat Daerah ditetapkan oleh daerah masing-masing.
  3. Berkewajiban membayar sumbangan-sumbangan lainnya yang ditetapkan Organisasi.

PASAL 3
  1. Pembayaran iuran yang dimaksud pada ayat 1 di atas selambat-lambatnya pada tanggal 10 butan berikutnya melalui Perbarindo Tingkat Daerah masing-masing dan dibayarkan ke Perbarindo Tingkat Pusat selambat-lambatnya tanggal 20.
  2. PERBARINDO Tingkat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan rekapitulasi iuran anggota setiap semester yang disampaikan ke Perbarindo Tingkat Pusat selambat-lambatnya satu bulan berikutnya
  3. Apabila Anggota tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran selam 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Pengurus berhak memberi peringatan kepada Anggota yang bersangkutan.
  4. Apabila ditetapkan dalam ayat 1 di atas tidak mendapat tanggapan, maka akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan organisasi.
  5. Setiap laporan keuangan harus diaudit.
    • Tingkat DPP oleh unsur DPP dan 2 orang dari DPD.
    • Tingkat DPD oleh unsur DPD dan dua orang Korwil, bila belum ada Korwil disesuaikan.
    • Tingkat komisariat oleh unsur 1 korwil dan 2 anggota komisariat.

BAB III
ANGGOTA KEHORMATAN

PASAL 4
  1. Anggota Kehormatan berkewajiban menjunjung tinggi nama baik Organisasi.
  2. Mentaati dan memegang teguh AD/ART, kode etik Organisasi serta keputusan-keputusan/peraturan-peraturan Organisasi.
  3. Tidak berkewajiban membayar iuran-iuran sebagaimana ditetapkan pada Anggota Biasa.
  4. Anggota Kehormatan berhak untuk :
    • Mengajukan usul dan perubahan perubahan
    • Mengeluarkan pendapat, saran dan pandangan-pandangan.
    • Bertanya.
  5. Anggota Kehormatan berakhir keanggotaanya apabila :
    • Melanggar AD/ART, peraturan lainnya dan atau kode etik Organisasi;
    • Mengundurkan din atas kemauan sendiri.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

PASAL 5

Sesuai dengan Anggaran Dasar BAB IX pasal 10 ayat 1 bahwa Susunan Organisasi adalah sebagai berikut:
  1. PERBARINDO Tingkat Pusat berkedudukan di Ibukota Negara.
  2. PERBARINDO Tingkat Daerah berkedudukan di Daerah Tingkat I atau yang sederajat.
  3. PERBARINDO Tingkat Daerah dapat membentuk Komisariat-komisariat, Korwil-Korwil sesuai dengan kebutuhan
  4. Dewan Kehormatan dapat dibentuk di PERBARINDO Tingkat Pusat maupun Daerah yang terdiri dari orang-orang yang diangkat dan disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah dari Pengurus pleno PERBARINDO Tingkat Pusat maupun Daerah.

PASAL 6
  1. Susunan Kepengurusan PERBARINDO Tingkat Pusat terdiri dari :
    • Badan Penasehat adalah mereka yang dipilih dan ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan dasar penetapannya sebagai berikut:
        - Bahwa yang bersangkutan telah banyak memberikan jasa-
          jasanya terhadap perkembangan Organisasi.
        - Bahwa yang bersangkutan dapat memberikan kontribusinya 
          secara positif bagi perkembangan Organisasi baik kini 
          maupun yang akan datang.
        - Bahwa yang bersangkutan adalah tokoh-tokoh dibidang 
          perbankan.
       
    • Pengurus harian suatu Badan yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional yang terdiri dari :
        - Ketua Umum 
        - Ketua Organisasi, Keanggotaan dan Hukum 
        - Ketua Penelitian, Pengembangan dan Konsultansi 
        - Ketua Pendidikan dan Peiatihan Sumber Daya Manusia 
        - Ketua Dana dan Usaha 
        - Ketua Humas, Kemitraan dan Hubungan Luar Negeri 
        - Sekretaris Jenderal 
        - Sekretaris 1 
        - Sekretaris 2 
        - Bendahara Umum 
        - Bendahara 1 
        - Bendahara 2;
    • Pengurus Harian Tingkat Pusat tidak dapat merangkap jabatan pada Pengurus Pleno Tingkat Daerah.
  2. Susunan Kepengurusan PERBARINDO Tingkat Daerah terdiri dari:
    • Badan Penasehat adalah mereka yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dengan ketentuan-ketentuan penetapannya adalah sebagai berikut :
        - Bahwa yang bersangkutan telah banyak memberikan jasa-
          jasanya terhadap perkembangan Organisasi; 
        - Bahwa yang bersangkutan dapat memberikan kontribusinya 
          secara positif bagi perkembangan Organisasi baik kini 
          maupun yang akan datang; 
        - Bahwa yang bersangkutan adalah tokoh-tokoh dibidang 
          perbankan. 
    • Pengurus Harian adalah suatu Badan yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah yang terdiri dari:
        - Ketua; 
        - Wakil-wakil Ketua; 
        - Sekretaris; 
        - Wakil-wakil Sekretaris;    
        - Bendahara;  
        - Wakil Bendahara; 
        - Biro-biro; 
        - Anggota-anggota Biro.
  3. Susunan Kepengurusan PERBARINDO Komisariat Daerah Tingkat Il/Kodya terdiri dari:
  4.     - Ketua; 
        - Wakil Ketua, 
        - Sekretaris; 
        - Bendahara;
  5. Susunan Kepengurusan PERBARINDO Komisariat Daerah Tingkat Il/Kodya dapat dipilih melalui Musyawarah Daerah PERBARINDO Komisariat Tingkat II bilamana-dimungkinkan.

BAB V
WEWENANG PENGURUS

PASAL 7
  1. PERBARINDO Tingkat Pusat menentukan kebijaksanaan Organisasi dan berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan/kebijakan sesuai dengan landasan kegiatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan/peraturan Organisasi.
  2. Dalam menjalankan kebijaksanaan Pengurus bersifat kolektif.
  3. Pengurus Pusat berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya pada Musyawarah Nasional.
  4. Pengurus Pusat berwenang mengesahkan Susunan dan Personalia Pengurus Daerah.

PASAL 8
  1. Pengurus Daerah berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dan berkewajiban untuk melaksanaklan segala ketentuan/kebijaksanaan di Tingkat Daerah sesuai dengan landasan kegiatan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga, keputusan Musyawarah Nasional, keputusan-keputusan peraturan-peraturan Organisasi Tingkat Pusat, keputusan Musayawarah Daerah dan Rapat Kerja Tingkat Daerah.
  2. Dalam melaksanakan kebijaksanaan umum, Pengurus Daerah merupakan Badan Pelaksanaan yang bersifat kolektif.
  3. Pengurus Daerah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada musyawarah daerah.
  4. Pengurus Daerah berwenang mengesahkan Susunan dan Personlia Pengurus Komisarait dan Pengurus Komisariat Daerah Tingkat II.

PASAL 9
  1. Pengurus Daerah Tingkat II berwenang unutk menentukan kebijaksanaan di Komisariat Daerah Tingkat II sesuai dengan landasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah dan Rapat Kerja Daerah Tingkat II, Keputusan-keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Komisariat Tingkat II.
  2. Dalam melaksanakan kebijaksanaan umum, Pengurus Komisariat Daerah Tingkat II merupakan Badan Pelaksana yang bersifat kolektif.
  3. Pengurus Komisariat Daerah Tingkat II berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Komisariat Tinpkat II.

PASAL 10
Pengisian lowongan antar waktu Personalia Pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi DPP dan DPD masing-masing

BAB VI
MUSYAWARAH & RAPAT - RAPAT

PASAL 11

Sesuai dengan BAB XI pasal 13 Anggaran Dasar Organisasi ini, bahwa yang dimaksud dengan :
  1. Musyawarah Nasional merupakan kekuasaan dan kedaulatan tertinggi Organisasi yang diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali, yang dihadiri oleh Pengurus Tingkat Pusat, Tingkat Daerah, Anggota Badan Penasehat dan Peninjau, yang ditetapkan oleh Pengurus Tingkat Pusat dan bertugas untuk :
    • Menetapkan dan meninjau kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi;
    • Menetapkan progaram umum Organisasi;
    • Mengadakan evaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus;
    • Memilih dan mengangkat Pengurus periode selanjutnya;
  2. Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih sebaagai berikut:
    • Pimpinan Musyawarah Nasional dipifih oleh dan peserta;
    • Sebelum pimpinan Musyawarah Nasional dipilih Pengurus Pusat bertindak sebagai Pimpinan Musyawarah sementara.
  3. Musyawarah Nasional Luar Biasa :
    • Diadakan apabila kelangsungan organisasi dalam keadaaan terancam, sehingga perlu diadakan Musyawarah Nasional sebelum waktunya.
    • Merupakan kekuasaan dan kedaulatan tertinggi dalam organisasi, serta memiliki kewenamgan yang sama dengan Musyawarah Nasional.
  4. Rapat Pengurus Marian dilaksanakan oleh Pengurus Harian sekurang-kurangnya enarri bulan sekali yang dihadiri oleh Ketua Umum dan Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal dan Sekretaris-Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara yang bertugas membahas peiaksanaan program kerja serta menetapkan program kerja selanjutnya.
  5. Rapat Pengurus Pleno dilaksanakan oleh Pengurus sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali yangt dihadiri oleh Pengurus Harian dan Dewan Penasehat yang bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja maupun membahas kondisi organisasi pada umumnya serta menetapkan program kerja selanjutnya.
  6. Rapat Kerja Nasional dan Rapat Kerja Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan dan dihadiri oleh Pengurus Harian Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah, yang bertugas mengevaluasi pelaksanaan program kerja Tingkat Daerah maupun membahas kondisi organisasi pada umumnya. Apabila Ketua Umum berhalangan dan tidak dapat melanjutkan kepengurusan, maka Rapat Kerja Nasional dan Rapat Pleno berwenang menunjuk Pejabat Ketua Umum sampai masa kepengurusan berakhir.

BAB VII
KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

PASAL 12

Sesuai dengan BAB XII pasal 15 Anggaran Dasar Organisasi bahwa keuangan dan harta kekayaan Organisasi dimaksudkan untuk membiayai Organisasi yang diperoleh dari :
  1. Uang pendaflaran, iuran dan sumbangan-sumbangan bentuk lainnya yang berasal dari Anggota.
  2. Hasil usaha yang diperoleh dari Organisasi.
  3. Sumbangan-sumbangan dari pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
DOKTRIN, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

PASAL 13
  1. Organisasi ini mempunyai atribut serta kelengkapan seperti logo, atribut, dan hymne/mars.
  2. Hal-ha! tersebut diatas akan diatur dan ditetapkan berdasarkan PO (Peraturan Organisasi).

BAB IX
ATURAN PERALIHAN

PASAL 14

Setelah ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi ini, maka segala sesuatu yang belum diatur akan diatur dalam Peraturan Organisasi.